Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat?

Istilah 17+8 Tuntutan Rakyat ini muncul di media sosial, dirumuskan oleh beberapa influencer—seperti Jerome Polin, Salsa Erwina Hutagalung, Andovi da Lopez, Fathia Izzati, dan Abigail Limuria—sebagai rangkuman dari ratusan aspirasi yang muncul dari demonstrasi akhir Agustus 2025, dukungan organisasi masyarakat sipil, hingga suara serikat buruh dan akademisi.

Angka “17” merujuk pada tuntutan jangka pendek yang diminta selesai dalam satu minggu (hingga 5 September 2025), sementara “8” adalah tuntutan jangka panjang dengan tenggat sampai 31 Agustus 2026.

17 Tuntutan Jangka Pendek (Selesai hingga 5 September 2025)

Tuntutan ini ditujukan kepada enam pihak: Presiden Prabowo Subianto, DPR, ketua umum partai politik, Polri, TNI, dan kementerian ekonomi.

Kepada Presiden

  1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan demonstran tidak dikriminalisasi.
  2. Bentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya—dengan mandat yang jelas dan transparan.

Kepada DPR

  1. Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota, batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
  2. Buka transparansi anggaran DPR—gaji, tunjangan, fasilitas, semuanya dipublikasi.
  3. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa dan menindak anggota yang bermasalah (jika perlu libatkan KPK).

Kepada Ketua Umum Parpol

  1. Pecat atau beri sanksi bagi kader DPR yang bertindak tidak etis.
  2. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
  3. Ajak kader berdialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Kepada Polri

  1. Bebaskan semua demonstran yang ditahan.
  2. Hentikan kekerasan terhadap demonstran, patuhi SOP pengendalian massa.
  3. Proses hukum yang transparan terhadap anggota atau komandan yang terlibat kekerasan atau pelanggaran HAM.

Kepada TNI

  1. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
  2. Tegakkan disiplin agar tidak mengambil alih tugas Polri.
  3. Berikan komitmen publik bahwa TNI tidak akan masuk ke ruang sipil saat krisis demokrasi.

Kepada Kementerian Ekonomi

  1. Pastikan upah layak bagi semua—guru, buruh, nakes, mitra ojol, dll.
  2. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
  3. Ajak dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Jangka Panjang (Selesai hingga 31 Agustus 2026)

Tuntutan ini lebih mengarah ke reformasi struktural yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan adil:

  1. Reformasi total DPR: audit independen, tolak mantan koruptor, tetapkan KPI, hilangkan fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup dan transportasi khusus.
  2. Partai politik lebih bertanggung jawab: publikasikan laporan keuangan dan pastikan oposisi berjalan efektif.
  3. Reformasi perpajakan: susun sistem pajak yang lebih adil, tinjau keseimbangan APBN pusat–daerah, batalkan rencana pajak yang memberatkan rakyat.
  4. UU Perampasan Aset Koruptor: segera disahkan, plus penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
  5. Polri lebih profesional & humanis: revisi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi ketertiban umum, keamanan, lalu lintas.
  6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian: hentikan mandat TNI untuk proyek sipil seperti food estate, mulai revisi UU TNI.
  7. Perkuat lembaga pengawas: revisi UU Komnas HAM, kuatkan Ombudsman dan Kompolnas.
  8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi & ketenagakerjaan: evaluasi PSN, lindungi hak masyarakat adat dan lingkungan, kaji ulang UU Ciptakerja, audit tata kelola BUMN dan Danantara.

Ringkasan Singkat

17+8 Tuntutan Rakyat adalah rangkuman 25 aspirasi publik: 17 untuk ditindaklanjuti dalam seminggu, dan 8 untuk reformasi jangka panjang. Berbagai isu yang disuarakan antara lain soal transparansi, upah layak, hak asasi, profesionalitas aparat, hingga reformasi pengawasan dan sistem kelembagaan. Semua ditujukan agar pemerintahan lebih peka dan progresif.

[Sumber: Aspirasi Publik dan Dokumentasi Aksi 2025]