Pertemuan Presiden Prabowo dan Pimpinan Media Bahas Tuntutan Demo 17+8

Pada 6 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan media di kediamannya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang. Pertemuan ini membahas tanggapan pemerintah terhadap aksi demonstrasi 28–30 Agustus 2025, termasuk tuntutan masyarakat yang dikenal dengan sebutan tuntutan 17+8.

Dalam dialog tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kita mengerti masalah kesulitan mendapatkan lapangan kerja di tempat-tempat tertentu… pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja dan potensi ke depan sangat besar. Kita juga sudah mengalokasikan bantalan ataupun jaringan pengaman untuk mereka yang paling susah cukup besar.”

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa demonstran tidak boleh dikriminalisasi, selama aksi yang dilakukan masih dalam koridor hukum.

“Jadi demonstran tidak boleh dikriminalisasi, kalau dia demonstran benar. Dan saya percaya nanti petugas akan memilah siapa yang istilahnya dibawa-bawa, siapa yang terbawa… kita prihatin kalau anak-anak muda kita dihasut untuk berbuat yang berbahaya.”

Poin-Poin Penting Pertemuan

  1. Respons atas 17+8 Tuntutan Rakyat

    • Sebagian tuntutan dinilai “masuk akal” dan normatif.
    • Pemerintah siap membahas dan merundingkan secara terbuka.

  2. Langkah Konkret DPR

    • Menghentikan tunjangan perumahan.
    • Moratorium kunjungan kerja luar negeri.
    • Pemangkasan tunjangan dan fasilitas lain.
    • Dukungan pada parpol yang menonaktifkan anggota bermasalah.

  3. Pembentukan Tim Investigasi Independen

    • Gagasan tim investigasi kasus Affan Kurniawan dianggap wajar dan layak dibahas.

  4. Mengutamakan Dialog dan Keterbukaan

    • Pemerintah terbuka berdialog dengan DPR dan masyarakat.

Pertemuan ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah dan DPR berupaya meredakan ketegangan pasca demo akhir Agustus. Dengan dialog dan keterbukaan, tuntutan masyarakat diharapkan dapat diselesaikan secara bijak demi kepentingan bersama.

[Sumber: Dokumentasi Pertemuan Presiden dan Media, 2025]