MBG dan Kopdes Merah Putih: Solusi Ekonomi atau Beban Negara?

Perspektif Diaspora tentang Prioritas Pembangunan Indonesia

Jakarta, 12 Agustus 2026 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) merupakan dua program besar yang menjadi bagian dari agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Keduanya memiliki tujuan yang pada dasarnya positif. MBG diharapkan dapat membantu meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan rantai ekonomi pangan. Sementara Kopdes Merah Putih dirancang untuk memperkuat perekonomian desa melalui koperasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Namun, besarnya skala kedua program tersebut menimbulkan pertanyaan yang menurut kami penting untuk dibicarakan secara terbuka:

Apakah kedua program ini merupakan prioritas yang paling mendesak saat ini, atau masih ada kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya diperkuat terlebih dahulu?

Sebagai bagian dari diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri, kami memiliki pandangan bahwa prioritas pembangunan perlu dimulai dari fondasi paling mendasar: pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan.

MBG: Investasi Gizi atau Program yang Terlalu Besar?

Anak-anak membutuhkan makanan bergizi untuk tumbuh dan berkembang. Perbaikan gizi sejak usia dini juga dapat menjadi investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, semakin besar programnya, semakin besar pula tantangan pengelolaannya.

Keamanan pangan, kualitas makanan, distribusi, pengawasan, efisiensi anggaran, serta kualitas bahan makanan menjadi hal yang harus diperhatikan secara serius.

Sebab, keberhasilan MBG seharusnya tidak hanya diukur dari berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan, tetapi juga dari pertanyaan:

Apakah makanan tersebut aman? Apakah kandungan gizinya sesuai? Apakah tepat sasaran? Dan apakah anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat yang maksimal?

Bagaimana dengan Kopdes Merah Putih?

Program kedua yang tidak kalah besar adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi untuk memperkuat ekonomi desa.

Jika dikelola dengan benar, koperasi dapat membantu masyarakat desa memperoleh akses pasar, pembiayaan, distribusi dan pengadaan barang. Petani, misalnya, dapat menggunakan koperasi sebagai tempat mengumpulkan hasil produksi sebelum dijual dalam jumlah lebih besar.

Namun, mendirikan koperasi tidak otomatis menciptakan kesejahteraan. Koperasi membutuhkan bisnis yang nyata.

• Harus ada produk.
• Harus ada konsumen.
• Harus ada manajemen.
• Harus ada keuntungan.

Dan yang paling penting, harus ada anggota yang benar-benar memiliki dan menggunakan koperasi tersebut.

PMK Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan sekitar 58,03 persen atau Rp34,57 triliun dari Dana Desa 2026 untuk mendukung implementasi KDMP, sementara total Dana Desa 2026 ditetapkan Rp60,57 triliun.

Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya pemerintah mendorong program ini. Namun semakin besar dukungan negara, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi dan hasil.

Lalu, Apa yang Menurut Kami Lebih Mendesak?

Di sinilah perspektif kami sebagai diaspora mungkin sedikit berbeda. Kami tidak melihat MBG dan Kopdes sebagai program yang buruk.

Namun, kami mempertanyakan urutan prioritasnya.

Menurut pandangan kami, ada tiga fondasi yang sangat penting untuk terlebih dahulu diperkuat secara serius dan merata di seluruh Indonesia.

1. Lapangan Pekerjaan dan Penghasilan yang Layak

Menurut kami, persoalan paling mendasar adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup, produktif, dan mudah diakses masyarakat Indonesia.

Bayangkan sebuah keluarga yang memiliki kepala keluarga dengan pekerjaan tetap dan penghasilan yang layak.

Dengan pendapatan tersebut, keluarga dapat membeli makanan bergizi, membayar biaya pendidikan anak, mengakses layanan kesehatan, memiliki tempat tinggal yang layak, serta menabung untuk masa depan.

Program bantuan makanan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek.

Tetapi pekerjaan yang layak memberikan keluarga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dalam jangka panjang.

2. Sistem Kesehatan yang Merata

Fondasi kedua adalah kesehatan.

Kami masih mendengar berbagai cerita mengenai masyarakat di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Di beberapa wilayah, fasilitas kesehatan masih terbatas, tenaga kesehatan tidak merata, dan kualitas pelayanan belum sama antara daerah perkotaan dan daerah terpencil.

Persoalan lainnya adalah kesejahteraan tenaga kesehatan.

Kami juga melihat adanya keluhan mengenai keterlambatan pembayaran gaji atau hak tenaga kesehatan di sejumlah daerah.

Menurut kami, persoalan seperti ini perlu mendapatkan perhatian serius.

Karena kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak dapat menunggu.

Masyarakat seharusnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak ketika mereka membutuhkannya, tanpa memandang apakah mereka tinggal di pusat kota, desa, pulau kecil, atau wilayah pedalaman.

Membangun fasilitas kesehatan, memperluas akses, menyediakan tenaga medis yang cukup, memastikan ketersediaan obat dan peralatan, serta menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan merupakan investasi yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.

3. Pendidikan yang Mudah Diakses dan Guru yang Sejahtera

Fondasi ketiga adalah pendidikan.

Masih ada anak-anak Indonesia yang menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pendidikan karena jarak sekolah yang jauh, kondisi geografis, keterbatasan fasilitas, maupun persoalan ekonomi keluarga.

Menurut kami, pemerintah perlu terus memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses terhadap sekolah yang layak dan berkualitas.

Jika sebuah desa memiliki jumlah anak usia sekolah yang cukup banyak tetapi sekolahnya terlalu jauh, maka akses pendidikan belum benar-benar merata. Karena itu, pembangunan dan pemerataan sekolah perlu menjadi perhatian.

Namun, membangun gedung sekolah saja tidak cukup. Guru juga harus mendapatkan kesejahteraan yang layak. Guru merupakan salah satu fondasi utama pendidikan. Mereka membutuhkan penghasilan yang layak, kepastian kerja, fasilitas yang memadai, serta penghargaan terhadap profesinya.

Jika pendidikan berkualitas dapat diakses oleh setiap anak, maka Indonesia sedang membangun sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan negara dalam beberapa dekade mendatang.

Penutup: Opini Kami sebagai Diaspora

Tulisan ini adalah opini kami sebagai diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Kami tidak mengklaim memiliki semua jawaban dan tidak bermaksud menghakimi kebijakan pemerintah. Kami hanya berharap agar pembangunan Indonesia selalu menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Menurut kami, pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan adalah tiga fondasi yang sangat mendasar.

Apabila ketiganya semakin kuat dan merata, maka program seperti MBG dan Kopdes Merah Putih dapat menjadi penguat pembangunan yang manfaatnya jauh lebih besar.

Pada akhirnya, kami tidak ingin melihat Indonesia hanya dikenal karena besarnya program pemerintah. Kami ingin Indonesia dikenal karena masyarakatnya yang sejahtera, sehat, berpendidikan, produktif, dan mampu hidup mandiri.

Inilah harapan kami sebagai diaspora Indonesia untuk tanah air.